TINDAKLANJUTI ARAHAN PRESIDEN, KPPN LIWA SELENGGARAKAN FGD PENYALURAN DANA DESA TA 2020

Kamis, 16 Januari 2020, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai PMK Nomor 205/PMK.07/2019. Acara yang  dilaksanakan di Aula Integritas KPPN Liwa ini diikuti oleh perwakilan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pemberdayaan Masyaratat Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Barat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat, dan Dinas Pemberdayaan Masyaratat Pekon (DPMP) Kabupaten Pesisir Barat. Acara ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran penyaluran dan mewujudkan kesepahaman atas kebijakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2020 di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Acara ini diawali dengan pembukaan sekaligus sambutan oleh Dani Ramdani selaku Kepala KPPN Liwa. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para peserta FGD yang sudah hadir mengingat pentingnya kegiatan FGD dalam rangka kelancaran proses penyaluran Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020.

Sebelum menyampaikan materi utama Penyaluran Dana Desa 2020, terlebih dahulu Kepala KPPN Liwa meminta peserta untuk mencermati arahan Presiden terkait penyaluran dana desa Tahun 2020 yang disampaikan  dalam kesempatan rapat terbatas kabinet tanggal 11 Desember 2019 .  Selanjutnya penyampaian materi penyaluran Dana Desa tahun 2020 oleh Kepala KPPN Liwa, Dani Ramdani yang juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dalam paparannya, Dani Ramdani fokus membahas perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2020 sesuai PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK ini diatur bahwa untuk penyaluran Dana Desa tahun 2020 terdapat ketentuan penambahan Alokasi Kinerja sebagai salah satu faktor dalam penghitungan dana desa di setiap Desa. Alokasi Kinerja merupakan alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Terkait dengan pengalokasian Dana Desa terdapat penambahan ketentuan yaitu penambahan list daftar Rekening Kas Desa pada Bank Umum sebagai Lampiran Perbup. Terkait hal ini, Dani Ramdani menyampaikan terima kasih kepada Pemda Lampung Barat dan Pesisir Barat yang telah mengirimkan data Rekening Kas Desa di wilayahnya. Berdasarkan data yang dikirimkan tersebut, KPPN Liwa telah melakukan rekonsiliasi status rekening dan kebenaran NPWP kepada pihak perbankan dan KP2KP Liwa. Dari 247 data Rekening Kas Desa, terdapat 1 rekening dan beberapa NPWP yang masih terdapat kekeliruan dalam penginputan nomor. Atas kesalahan tersebut KPPN Liwa sudah menyampaikan perbaikan data ke Direktur Pelaksanaan Anggaran.

Dalam PMK Nomor 205/PMK.07/2019 diatur bahwa untuk penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa(RKD) dengan tahapan yang sebelumnya pada tahun 2019 secara tiga tahap dengan proporsi 20:40:40 menjadi 40:40:20.  Khusus untuk desa Mandiri penyaluran dilakukan secara dua tahap (60:40). Dokumen Persayaratan penyaluran disampaikan secara berjenjang dari Kepala Desa ke Pemda, dan Pemda ke KPPN dimana Pemda melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan dengan kondisi penyerapan dan capaian output. Penyaluran Dana Desa untuk desa reguler dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Dak Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan 3 tahapan. Tahap pertama disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni. Tahap kedua disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus. Tahap ketiga disalurkan paling cepat bulan Juli.

Pada acara ini disampaikan juga materi Mekanisme Rekonsiliasi Pajak Pusat yang Disetorkan ke Kas Negara Berdasarkan Transaksi Pengeluaran yang Dibayarkan atas Beban APBD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, bahwa penyaluran DBH PBB dan DBH PPh dilaksanakan setelah DJPK menerima Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas penyetoran pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah yang akan dilaksanakan mulai tahun 2020.BAR penyetoran pajak pusat tersebut dihasilkan dari rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau perwakilan KPP dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kepala KP2KP Liwa, Petrus Suwardi, menambahkan bahwa permasalahan umum pada saat rekonsiliasi adalah belum terinputnya NTPN. Namun demikian, KP2KP menyampaikan siap untuk memberikan bantuan apabila ada kendala terkait NTPN dengan data yang dimiliki.

Pada kesempatan ini juga digunakan untuk memperingati Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Ke-16 meliputi pemutaran video capaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama tahun 2019 serta testimoni atas manfaat program-program yang diinisiasi oleh Ditjen Perbendaharaaan, diantaranya testimoni atas manfaat penyaluran dana desa oleh warga desa Kubu Perahu dan testimony atas penyaluran UMi oleh salah seorang Debitur UMi.

Di akhir acara, Dani Ramdani juga mengharapkan sinergi dan integritas antara KPPN dan pemerintah daerah, dapat dijaga dan ditingkatkan sehingga penyaluran Dana Desa TA 2020 dapat diselesaikan tepat waktu dan tanpa kendala. Pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sebelum batas waktu penyampaian dokumen ke KPPN. (Dhomas MR_Media Center KPPN Liwa)

Blog Attachment

Leave us a Comment