SINERGI MEMBANGUN NEGERI, KPPN LIWA SELENGGARAKAN SOSIALISASI AWAL TAHUN ANGGARAN 2019

Lampung Barat, kppnliwa.org – Awal tahun anggaran merupakan waktu yang tepat untuk melakukan reviu atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Untuk itu, KPPN Liwa menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Awal Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 28 Februari 2019 yang bertempat di Aula KPPN Liwa, yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran satuan kerja mitra KPPN Liwa.

Kegiatan dibuka oleh Dani Ramdani selaku KPPN Liwa. Dalam sambutannya, Dani Ramdani memberikan apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja pada tahun 2018 yang secara umum sudah berjalan dengan sangat baik. Pada kesempatan tersebut juga Dani Ramdani mengajak peserta untuk mencermati kembali peran Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan. Dimulai dengan sejarah DJPb, sampai dengan perkembangan terakhir DJPb termasuk perannya selaku Kuasa BUN dalam pembangunan nasional. Di akhir sambutannya, Dani Ramdani mengharapkan dukungan dari seluruh satuan kerja karena pada tahun 2019 ini, KPPN Liwa diikutsertakan dalam Penilaian Unit Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), melanjutkan capaian predikat Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diperoleh KPPN Liwa pada tahun 2018.

Materi pertama yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Implementasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-66/MK.05/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan secara lebih lanjut dijabarkan dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor ND-103/PB/2019 tanggal 1 Februari 2019. Dalam paparannya, narasumber Wahyu Dwi Anggoro dan Aqmarina Romadhona menyampaikan bahwa pada awal tahun anggaran 2019, satuan kerja diminta untuk melaksanakan beberapa hal, yaitu Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran, Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran, Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran, Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan, Mendorong Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, dan Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier dan Data Kontrak. Beberapa permasalahan satuan kerja yang terjadi selama tahun anggaran 2018 dijelaskan oleh narasumber dan diharapkan tidak terulang lagi di tahun anggaran 2019, diantaranya ketidaksesuaian rencana dan realisasi anggaran yang mengakibatkan adanya deviasi pada halaman III DIPA, keterlambatan revolving Uang Persediaan (UP), keterlambatan penyelesaian tagihan, dan keterlambatan pendaftaran data kontrak.

Materi berikutnya adalah penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Materi tersebut dibawakan oleh Paskah Dongan Pakpahan selaku perwakilan dari KPPN Liwa dan kemudian dilanjutkan oleh Tim BRI Cabang Liwa. Paskah menjelaskan dari sisi peraturan dan kebijakan, diantaranya tentang latar belakang serta tujuan mengapa Kartu Kredit Pemerintah perlu diimplementasikan, yaitu untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan juga mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan (UP) satuan kerja. Dalam kesempatan itu pula Paskah menjelaskan terkait tugas dan wewenang Organisasi dan Manajemen Pengguna Kartu Kredit Pemerintah, mulai dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, KPPN, Kuasa Pengguna Anggaran Satker, Pejabat Pembuat Komitmen Satker, Pejabat Penandatangan SPM Satker, Bendahara Satker, hingga Administrator dan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah. Penggunaan Uang Persediaan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah ini akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2019.

Tim BRI Cabang Liwa menjelaskan Kartu Kredit Pemerintah dari sisi perbankan, diantaranya terkait manfaat-manfaat yang bisa diperoleh apabila menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dari BRI atau dalam istilah mereka disebut Special Privilege to Corporate Cardholders, diantaranya adalah adanya fasilitas gratis di 44 Airport Lounge yang melakukan kerjasama dengan BRI. Tim BRI KPPN Liwa juga menjelaskan bahwa Kartu Kredit Pemerintah ini memudahkan satuan kerja saat melakukan perjalanan dinas. Hal ini sudah sesuai dengan peruntukan Kartu Kredit Pemerintah yang memang digunakan untuk keperluan belanja barang operasional/non operasional dan belanja modal serta untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.

Materi terakhir dalam kegiatan tersebut adalah Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-206/PMK.02/2018 yang dibawakan langsung oleh Andre Parindrianto selaku Kepala Seksi PPA I-A Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung yang menangani pengajuan revisi anggaran dari satuan kerja KPPN Liwa. Dalam paparannya, Andre menjelaskan terkait ruang lingkup, batasan, serta kewenangan penyelesaian revisi anggaran baik di tingkat Kuasa Pengguna Anggaran Satker, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, hingga revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dijelaskan juga terkait batas akhir penerimaan usul dan penyampaian pengesahan revisi anggaran. Di akhir penyampaian materi, Andre berpesan agar satuan kerja selalu melakukan riviu pada DIPA sejalan dengan kebijakan program dan kegiatan satuan kerjanya. dan segera melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus dan terdapat potensi terjadinya pagu minus. Dalam rangka peningkatan kinerja layanan yang diberikan kepada satker mitra kerjanya, KPPN Liwa mengembangkan inovasi layanan yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja, yakni berupa Pojok Revisi DIPA. Pojok Revisi DIPA KPPN Liwa melayani revisi administrasi berupa perubahan pejabat perbendaharaan dan revisi administrasi berupa perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. Diharapkan satuan kerja agar bisa semaksimal mungkin memanfaatkan inovasi layanan yang diberikan oleh KPPN Liwa ini agar target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPPN Liwa tahun 2019 dapat tercapai. (wahyu_anggoro)

oleh: Media Center KPPN Liwa

Leave us a Comment