SINERGI MEMBANGUN DAERAH, KPPN LIWA GELAR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYALURAN DAK FISIK TAHAP III TA 2019

Selasa, 26 November 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap III tahun anggaran 2019. Acara yang berlangsung di Aula Integritas KPPN Liwa ini diikuti oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat, Inspektur Kabupaten Lampung Barat dan pejabat terkait serta perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesisir Barat dan Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat. Acara ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesepahaman atas kebijakan penyaluran dan mendukung kelancaran dalam penyaluran DAK Fisik Tahap III tahun 2019 di lingkup Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Acara ini diawali dengan pembukaan sekaligus sambutan oleh Dani Ramdani selaku Kepala KPPN Liwa. Dalam sambutannya beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan hadir dalam acara FGD ini di sela-sela kesibukan menghadapi akhir tahun anggaran 2019. Beliau menyampaikan acara ini akan fokus membahas penyaluran DAK Fisik Tahap III yang sifatnya krusial bagi KPPN selaku pengelola penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun bagi Pemerintah Daerah. Selain itu, beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah daerah Lampung Barat dan Pemerintah daerah Pesisir Barat atas capaian kinerja penyaluran Dana Desa yang telah disalurkan seluruhnya oleh KPPN Liwa ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah daerah Lampung Barat yang menempati posisi terbaik kedua se-Provinsi Lampung setelah Kabupaten Way Kanan dalam hal penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) yaitu sebesar 98,93%.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dani Ramdani yang juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam paparannya, Dani Ramdani menyampaikan posisi penyaluran DAK Fisik tahap III secara nasional baru tersalur sebesar 0,37% dari pagu DAK Fisik tahap III, sedangkan Dana Desa sebesar 36% dari pagu Dana Desa tahap III. Penyaluran DAK Fisik tahap III yaitu sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018, dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III meliputi laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output (LRPD) yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta laporan rencana penyelesaian kegiatan (LRPK) yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang (total untuk 1 tahun bukan hanya kebutuhan tahap III saja). Dalam hal terdapat perbedaan antara Laporan Hasil Reviu (LHR) APIP dengan LRPD, maka tidak menghalangi penyaluran DAK Fisik tahap III dengan ketentuan LHR dan LRPD masing-masing telah memenuhi persyaratan minimal penyaluran. Perbedaan tersebut dituangkan ke dalam penjelasan pada Catatan Hasil Reviu (CHR) atau surat penjelasan Kepala BPKAD. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap III disampaikan oleh Pemerintah daerah ke KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2019. Dalam paparannya, Dani Ramdani juga menghimbau kepada BPKD Kabupaten Lampung Barat dan BKPAD Kabupaten Pesisir Barat agar menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebelum tanggal 16 Desember 2019 untuk menghindari server down yang disebabkan karena banyaknya pemerintah daerah yang mengakses aplikasi pada batas akhir penyampaian dokumen.

Setelah pemaparan materi oleh Dani Ramdani, acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai permasalahan dan progress penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2019. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, menyampaikan Pemerintah daerah Lampung Barat melalui BPKD sudah membuat surat edaran ke dinas dimana penyampaian dokumen persyaratan penyaluran oleh dinas disampaikan paling lambat tanggal 29 November 2019 untuk mengantisipasi antrian panjang di aplikasi dan kendala dalam penyusunan dokumen penyaluran. Beliau juga menyampaikan dari 31 subbidang yang ada di Kabupaten Lampung Barat, hanya tersisa 4 subbidang yang belum melakukan input data pada aplikasi OMSPAN. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Lampung Barat terkait penyaluran Dana Desa sehingga penyaluran dari RKUD ke RKD lebih dari 7 hari kerja setelah dana diterima yaitu karena Pemerintah daerah harus menunggu pekon memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 193/PMK.07/2018.

Dani Ramdani juga mengharapkan sinergi antara KPPN, pemerintah daerah, dan APIP dapat dijaga dan ditingkatkan sehingga penyaluran DAK Fisik tahap III dapat diselesaikan tepat waktu dan tanpa kendala. Pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sebelum batas waktu penyampaian dokumen ke KPPN, dan bagi bidang-bidang yang belum melakukan input data pada aplikasi OMSPAN agar menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah.

Di akhir acara, seperti biasa Kepala KPPN Liwa mengajak semua pihak untuk tetap berkomitmen menjaga integritas dalam pengelolaan DAK Fisik baik bagi KPPN Liwa selaku penyalur maupun bagi Pemda selaku pelaksana DAK Fisik. (Aqmarina Romadhona_Media Center KPPN Liwa)

Blog Attachment

Leave us a Comment