Sinergi KPPN Liwa dan Pemerintah Daerah Membangun Daerah Melalui Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

TD3d

   Sesuai peratuan Menteri Keuangan Nomor PMK 50/PMK.07/2017 dan petunjuk teknis peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-04/PB/2017, kewenangan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dialihkan dari sebelumnya kewenangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang disebar melalui unit vertikal yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

     Pengalihan wewenang penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada KPPN ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Pemerintah Daerah karena lokasi 187 KPPN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pengalihan wewenang ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dan Kemenkeu serta dapat meningkatkan efektivitas monev serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah sehingga Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai wakil Kementerian Keuangan di Daerah menjadi lebih baik lagi.

     KPPN Liwa untuk Tahun Anggaran 2017 menyalurkan Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa untuk dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Petugas dari KPPN Liwa telah mengikuti Lokakarya Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan pada 6-8 Maret 2017. Narasumber dihadirkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sekaligus dilakukan tanya jawab mengenai teknis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

     KPPN Liwa telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai penyularan DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2017. Pada 13 April 2017, tim KPPN Liwa melakukan kunjungan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat yang bertujuan untuk mendiskusikan perihal teknis penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Serta memberitahukan untuk permintaan username dan password aplikasi OM SPAN untuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

     Pada 17 April 2017, sesuai dengan Surat Rekomendasi Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor  S-3654//PB.2/2017 tanggal 12 April 2017, KPPN Liwa melakukan penyaluran DAK Fisik Tahap I kepada Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Besaran DAK Fisik yang disalurkan pada Tahap 1 2017 adalah sebesar Rp 51.660.942.000,- untuk Kabupaten Lampung Barat dan Rp 49.403.302.000,- untuk Kabupaten Pesisir Barat.

     Untuk penyaluran Dana Desa, sesuai Surat Rekomendasi Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor  S-4147//PB.2/2017 tanggal 3 Mei 2017, KPPN Liwa juga menyalurkan Dana Desa Tahap I (60% dari keseluruhan pagu) sebesar Rp 62.177.292.000,- untuk Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Barat, belum dilakukan penyaluran karena belum adanya rekomendasi dari Direktur Pelaksanaan Anggaran.

     Bimbingan dan training mandiri dengan peserta Pemerintah Daerah telah dua kali diselenggarakan oleh KPPN Liwa yaitu pada 10 April 2017 dan 18 April 2017 sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4360/PB.1/2017 tanggal 10 Mei 2017. Bimtek tersebut meliputi pembahasan penggunaan aplikasi OM SPAN pada Pemda, permasalahan dalam syarat yang harus dipenuhi dalam penyaluran DAK Fisik tahap 2. Baik dari Kabupaten Lampung Barat, maupun Kabupaten Pesisir Barat, peserta yang hadir bukan hanya dari Badan/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah masing masing Kabupaten, tetapi juga berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), maupun Bappeda. Dengan terselenggaranya bimtek tersebut juga diharapkan dapat membangun komunikasi antara KPPN dan Pemerintah Daerah  Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat sehingga kendala-kendala yang ditemui dalam penyaluran DAK Fisik Tahap 2 daat segera diatasi dan penyaluran Dana Desa Tahap 1 dan 2 semakin lancar. <M.Taufik>

Blog Attachment

Leave us a Comment