SINERGI KAWAL PELAKSANAAN ANGGARAN DI AKHIR TAHUN, KPPN LIWA GELAR SOSIALISASI LANGKAH-LANGKAH DAN STRATEGI MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pada Kamis (03/10) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa (KPPN) Liwa mengadakan Sosialisasi Langkah-Langkah dan Strategi Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2019. Dengan mengundang seluruh petugas satuan kerja khususnya Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dapat mengadiri acara sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini diadakan dalam rangka mengedukasi satker dalam menyiapkan  langkah-langkah dan strategi menghadapi akhir tahun anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan  Penerimaan dan Pengeluaran pada Ahir Tahun Anggaran 2019. Acara ini juga sebagai bentuk sinergi antara KPPN Liwa dan satker mitra kerja dalam mengawal APBN untuk membangun negeri, khususnya di penghujung tahun anggaran 2019.

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Kepala KPPN Liwa, Dani Ramdani. Sebelum membuka acara Dani Ramdani menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran satuan-satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Liwa yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Dalam evaluasinya, Dani Ramdani menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait dengan himbauan agar satker segera menyusun rencana penarikan dana bulan oktober hingga desember berdasarka kebutuhan riil selama oktober sampai Desember, capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, pagu minus, serta progress sertifikasi bendahara.  Terkait dengan pelaksanaan anggaran menjelang dan pada akhir ntahun anggaran, Dani Ramdani  menekankan perlunya satker disiplin mematuhi batas-batas waktu dalam pengajuan SPM. Hal tersebut karena KPPN tidak akan memberikan dispensasi atas keterlambatan penyampaian SPM dari satker. Pada kesempatan tersebut pula, Dani Ramdani menyampaikan ucapan terima kasih kepada satker yang ditunjuk menjadi responden atas partisipasinya dalam mengikuti survey Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN RB sebagai bagian dari tahapan penilaian Pembangunan ZI Menuju WBBM pada KPPN Liwa.  Mengakhiri sambutannya, Dani Ramdani mengajak kepada para PPK dan Bendahara untuk bersama-sama memegang komitmen dalam menjaga integritas dan tidak melakukan korupsi  dalam mengelola anggaran pada masing-masing satuan kerjanya.

Setelah dibuka oleh Kepala KPPN Liwa, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Langkah-langkah Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran 2019 oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Liwa, Sumiyati. Dalam paparannya, Sumiyati menyampaikan langkah-langkah dan strategi kepada satker mitra kerja KPPN Liwa agar lebih fokus dan mantap dalam menjalani akhir tahun anggaran 2019. Penyampaian materi dilanjutkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Liwa yaitu Ibu Emmawati dan Dhomas. Materi yang disampaikan adalah materi terkait Akuntansi dan Pelaporan yang akan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2019.Di Akhir sesi ini, diberikan doorprize menarik kepada para peserta yang dinilai aktif dan antusias dalam mengikuti acara, memberikan pertanyaan, maupun dalam memberikan jawaban atas kuis yang diberikan oleh narasumber. 

Dalam kesempatan ini pula, disisipkan penyerahan sertifikat Bendahara Negara Teregistrasi (BNT) kepada bendahara yang telah berhasil lulus dalam ujian sertifikasi bendahara periode I dan II tahun 2019. Sertifikat bendahara diserahkan oleh Kepala KPPN Liwa kepada 5 orang bendahara satker, Sertifikat BNT ini diberikan kepada Dedi Firdaus ( Bendahara Kantor Pertanahan Lambar, yang diwakili oleh Eko Purdiyantio, Roma Kirana (Bendahara Rutan Krui), Dhinda Ratri Putristira (Bendahara Cabjari Krui), Murdan (Bendahara Kemenag Lambar, yang diwakili oleh Samsul)  dan Titik Wahyuningsih (Bendahara MAN 1 Lambar).

Mengakhiri acara ini, acara ditutup oleh Kepala KPPN Liwa dengan terlebih dahulu  menyampaikan rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Selain itu Dani Ramdani juga berpesan agar para peserta yang hadir segera melaporkan kepada KPA dan  melakukan langkah koordinasi dengan seluruh pejabat perbendaharaan lainnya (KPA, PPSPM, dan pejabat lainnya yang terkait)   agar pelaksanaan anggaran pada akhir tahun 2019 dapat dilakukan secara terkoordininir sehingga satker dapat memenuhi batas-batas waktu penyampaian SPM yang telah ditentukan.  Disertai ucapan terima kasih, Dani Ramdani kemudian menutup acara sosialisasi,  dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama KPPN Liwa, para narasumber, dan para petugas satker yang telah hadir. Acara sosialisasi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memudahkan dan memperlancar kegiatan pada akhir tahun anggaran 2019.

Sehubungan dengan pelaksanaan survey persepsi integritas, setelah acara dittutup, KPPN Liwa  secara khusus meminta para petugas satuan kerja yang telah dijadikan sebagai responden eksternal dalam pelaksanaan survey persepsi integritas untuk mengikuti penjelasan serta mekanisme pelaksanaan survey persepsi integritas yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Acara ini dipandu oleh Aryo Wicaksono dan Dani Ramdani. Dalam paparannya, Aryo Wicaksono menjelaskan bahwa  KPPN Liwa dijadikan sebagai salah satu sampel unit kerja yang mengikuti survey penilaian integritas. Survey ini dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan lnspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 142/IJ/2018 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi lntegritas Kementerian Keuangan. Survei dimaksud bertujuan untuk menilai tingkat integritas pada Kementerian Keuangan Tahun 2019, khususnya untuk . ldentifikasi unit kerja dan/atau ASN yang menginspirasi budaya integritas Kemenkeu. ldentifikasi area rentan KKN,. Dasar untuk membangun program/kegiatan penguatan budaya integritas dengan mendorong peran serta pemangku kepentingan dalam mendukung budaya integritas. Dijelaskan pula bahwa survei tersebut dilaksanakan dengan menilai bagaimana organisasi melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN. Adapun komponen penilaian dalam survei berkenaan adalah Penilaian internal, yang mencakup penilaian budaya integritas organisasi, sistem antikorupsi, integritas pengelolaan SOM, dan integritas pengelolaan anggaran; dan b Penilaian eksternal, yang mencakup penilaian transparansi layanan publik, akuntabililtas penanganan laporan korupsi, dan akuntabilitas pegawai. (Amfizah-Media Center KPPN Liwa)

Blog Attachment

Leave us a Comment