PERSIAPAN ROLL OUT SAKTI, KPPN LIWA GELAR KEGIATAN TRAINING MODUL ADMIN DAN PENGANGGARAN PADA SAKTI BERBASIS WEB SERTA MEKANISME GUP KARTU KREDIT PEMERINTAH

Lampung Barat, kppnliwa.org – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa menyelenggarakan Training Modul Admin dan Penganggaran pada SAKTI berbasis WEB serta Mekanisme Tata Cara GUP Kartu Kredit Pemerintah pada tanggal 5 September 2019 yang bertempat di Aula Integritas KPPN Liwa. Acara tersebut dihadiri oleh Bendahara Pengeluaran dan Operator Aplikasi Satker lingkup pembayaran KPPN Liwa. Materi inti dari kegiatan tersebut ada 2 (dua), yaitu dalam rangka mematangkan persiapan satuan kerja yang pada akhir tahun anggaran 2019 ini akan menggunakan (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) SAKTI untuk Modul Admin dan Penganggaran yang berbasis web serta dalam rangka memudahkan satuan kerja dalam melakukan revolving atau penggantian uang persediaan (GUP) Kartu Kredit Pemerintah.

Acara dibuka langsung oleh Kepala KPPN Liwa, Dani Ramdani. Dalam sambutannya, Dani Ramdani menyampaikan beberapa hal diantaranya terkait persiapan dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran. Dalam hal ini Dani Ramdani menghimbau agar penandatanganan kontrak oleh satker diupayakan pada akhir November, sehingga pada bulan Desember hanya tinggal mengeksekusi tagihan. Satker juga diminta untuk mengecek pagu minus dan potensi pagu minus pada DIPA masing-masing dan segera melakukan revisi sesuai dengan jenis kewenangannya. Selanjutnya Dani Ramdani juga meminta satker untuk mencermati kinerja masing-masing satker (IKPA) pada aplikasi OMSPAN, dan segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran menjelang berakhirnya periode pelaporan Triwulan III. Dalam kesempatan tersebut Dani Ramdani juga menyampaikan penyempurnaan dalam mekanisme penyetoran Penerimaan Negara dengan hadirnya MPN Generasi Ketiga.

Acara selanjutnya adalah Training Modul Admin dan Penganggaran SAKTI Berbasis Web Tahun 2019 oleh Wahyu Dwi Anggoro. Pembahasan materi pada sesi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) sub materi, yang pertama yaitu refreshment pengenalan Aplikasi SAKTI dan sedikit penjelasan mengenai tata cara pendaftaran user SAKTI satuan kerja. Dijelaskan bahwa pada akhir tahun anggaran 2019 satuan kerja sudah harus melakukan input data RKAKL 2020 ke dalam Aplikasi SAKTI yang berbasis web. Pada tahun 2020 nanti, Aplikasi SAKTI berbasis web satker akan digunakan untuk melakukan revisi anggaran dan juga untuk menyusun RKAKL tahun 2021. Untuk dapat memperoleh user SAKTI, satuan kerja diwajibkan untuk menyampaikan form pendaftaran satker, form referensi satker, dan Surat Keputusan Penunjukan User SAKTI yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sub materi yang kedua adalah pembahasan Modul Penganggaran, kaitannya dengan penyusunan RKAKL. Secara umum penyusunan RKAKL melalui Aplikasi SAKTI bisa dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu metode migrasi data RKAKL tahun sebelumnya, metode input manual, dan metode konversi data RKAKL tahun sebelumnya yang menggunakan Aplikasi eksisting (Aplikasi RKAKL). Untuk satuan kerja di lingkup pembayaran KPPN Liwa sendiri karena bukan merupakan satker piloting SAKTI Tahap IIIc, maka akan menggunakan metode yang ketiga yaitu metode konversi karena pada penyusunan RKAKL Tahun 2020 masih menggunakan Aplikasi eksisting (Aplikasi RKAKL). Wahyu juga menjelaskan bahwa ada perbedaan signifikan antara Aplikasi RKAKL dengan Aplikasi SAKTI yaitu pada saat penyusunan RKAKL maupun penyusunan revisi anggaran, KPA akan mempunyai peran atau tugas untuk menyetujui atau menolak usulan yang telah dibuat oleh operator RKAKL. Itulah kenapa di Aplikasi SAKTI, KPA diwajibkan untuk memegang user tersendiri. Sub materi yang ketiga yaitu pembahasan Modul Penganggaran, terkait tata cara melakukan revisi anggaran di Aplikasi SAKTI, baik revisi satker (POK) maupun revisi DIPA. Secara umum langkah-langkah untuk melakukan revisi anggaran hampir sama dengan pada saat penyusunan RKAKL. Hal yang membedakan antara proses revisi satker (POK) dengan revisi DIPA adalah pada revisi satker (POK), KPA satker tidak perlu melakukan pengiriman ke Kanwil/PA di Aplikasi SAKTI. Sedangkan untuk revisi DIPA, KPA satker harus mengirim usulan revisi ke Kanwil/PA di Aplikasi SAKTI.

Acara selanjutnya adalah penjelasan Tata Cara GUP Kartu Kredit Pemerintah melalui Aplikasi SAS, masih dengan narasumber Wahyu Dwi Anggoro. Ada beberapa perbedaan mendasar terkait proses GUP KKP dengan GUP Tunai. Hal baru yang dijelaskan kaitannya dengan GUP KKP ini adalah adanya proses pembuatan Daftar Pengeluaran Riil (DPR), dimana proses ini tidak dilakukan saat melakukan GUP Tunai. Ada juga proses baru dalam GUP KKP, yaitu pembuatan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT), dimana apabila untuk GUP Tunai istilahnya adalah Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP). Wahyu menjelaskan secara rinci proses untuk GUP KKP, mulai dari awal merekam surat permohonan penerbitan KKP ke bank dan merekam data pemegang KKP dan nomor KKP, tanggal kadaluarsa KKP, serta tanggal jatuh tempo tagihan KKP. Kemudian dijelaskan bagaimana merekam Daftar Pengeluaran Riil (DPR), membuat Daftar Pembayaran Tagihan (DPT), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga menjadi Surat Perintah Membayar (SPM). Di akhir penjelasannya, Wahyu mendorong satuan kerja untuk melakukan transaksi menggunakan UP KKP dan tidak hanya menggunakan UP Tunai saja, agar penyerapan anggaran satker khususnya terkait dengan Uang Persediaan (UP) dapat berjalan dengan baik.

Di Akhir Sesi, KPPN Liwa kembali merelease inovasi layanan terbaru. Release Inovasi ini disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Liwa, dan Saudara Aryo Wicaksono. Inovasi ini diberi nama “BUMI ULUN LIWA” yang merupakan singkatan dari Barcode Unggulan Mudahkan Informasi Layanan Utama KPPN Liwa. Inovasi ini dihadirkan sebagai salah satu langkah nyata KPPN Liwa dalam meningkatkan layanan kepada satker, khususnya informasi Layanan Utama. Dengan memanfaatkan inovasi BUMI ULUN Liwa, satker dapat melakukan unduh format-format surat yang dibutuhkan satker dimanapun, dan kapanpun. Selain itu, di BUMI ULUN Liwa, satker juga dapat melakukan unduh peraturan-peraturan terkait layanan utama KPPN, yang dikategorisasi secara tematik, dan juga surat-surat keluar KPPN Liwa yang ditujukan kepada seluruh satker. (wahyu)

oleh: Media Center KPPN Liwa

Leave us a Comment