PENYERAHAN DIPA TAHUN 2020 OLEH KPPN LIWA “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”.

Lampung Barat, 28/11/2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa,  telah melaksanakan Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2020 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran satker mitra kerja KPPN Liwa. Sebelum prosesi penyerahan DIPA dimulai, Kepala KPPN Liwa, Dani Ramdani terlebih dahulu menyampaian evaluasi pelakanaan anggaran Tahun 2019 dan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja setelah menerima DIPA Tahun 2020. Dalam sesi evaluasi, Dani Ramdani menyampaikan beberapa capaian kinerja pelaksanaan anggaran, yang tercermin dalam Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran. Beberapa hal disoroti Dani Ramdani, diantaranya kepatuhan penyampaian Data kontrak, Penyelesaian SPM LS Kontraktual, Rekonsiliasi Laporan Keuangan, dll. Hingga akhir November ini, sebagaimana dijelaskan oleh Dani Ramdani, Nilai IKPA satker yang terkonsolidasi menjadi Nilai IKPA KPPN selaku Kuasa BUN telah menunjukan nilai IKPA yang bagus, 95, 09. Tentu saja nilai ini masih akan terus bergerak hingga tahun  anggaran 2020 berakhir pada Desember nanti.  Nilai IKPA tersebut masih sangat berpotensi untuk naik lagi mengingat masih terdapat beberapa indikator yang masih dapat di upgrade selama pelaksanaan anggaran akhir November hingga Desember nanti.

Selanjutnya, menyoroti APBN 2020, Dani Ramdani kembali mengingatkan pesan/arahan Presiden pada saat pelantikan para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pada saat penyerahan DIPA oleh Presden kepada para menteri tanggal 14 November lalu..

DIPA yang diserahkan lebih awal sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan agar seluruh satuan kerja segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa atas beban DIPA Tahun 2020, walaupun tahun anggaran 2020 belum dimulai. Namun demikian, penandatanganan kontraknya paling cepat dilakukan pada 1 Januari 2020. Proses pengadaan baang dan jasa lebih awal ini diharapkan  dapat men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin Dalam acara penyerahan DIPA kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa DIPA Tahun 2020 ditujukan untuk melaksanakan lima program kerja prioritas, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia, Transfformasi Ekonomi, Melanjutkan pembangunan insfrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi dan penyederhanaan birokrasi..

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 sebagai tahap awal visi jangka panjang yang akan berperan strategis untuk  secara bertahap mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045 bertepatan dengan peringatan satu abad Indonesia merdeka. Kelima bidang prioritas pembangunan tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya. Sehingga APBN tahun Tahun 2020 diarahkan untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM

Untuk Tahun 2020,  pagu DIPA untuk seluruh  satuan kerja/instansi pemerintah  di  kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat yang akan disalurkan oleh KPPN Liwa berjumlah sebesar  Rp. 206,33 M. Selain itu dalam rangka meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan,  maka dalam APBN tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan Belanja transfer ke daerah dan dana desa. Untuk Kabupaten Lampung Barat, jumlah alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 945.2M, sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Barat berjumlah Rp. 741.9M.  Dengan demikian, jumlah dana  yang berasal dari APBN 2020 yang akan beredar di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat berjumlah 1.15 Trilyun Rupiah, sedangkan di Kabupaten Pesisir Barat berjumlah Rp.1,9Trilyun. Dari jumlah tersebut sebesar 36.60 % nya atau Rp708.9M  akan disalurkan melalui KPPN Liwa yang terdiri dari Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, serta belanja satuan kerja di Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Mencermati alokasi APBN untuk Kab. Lampung Barat dan Kab.Pesisir Barat  dari DIPA K/L dan TKDD yang  berjumlah Rp.1.15Triliun tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi pengelola keuangan. Alokasi tersebut merupakan dana yang cukup  besar dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menjawab tantangan perekonomian Lampung Barat dan Pesisir Barat di Tahun 2020. Tujuan ini dapat tercapai dengan adanya disiplin pelaksanaan anggaran dengan mengedepankan integritas, efisiensi dan akuntabilitas serta strategi yang tepat melalui koordinasi antara Kuasa Pengguna Anggaran, Pemerintah Daerah  dan Kementerian Keuangan. Dengan koordinasi ini diharapkan dapat memberikan  dampak bagi perekonomian Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat  pada Tahun 2020.

Setelah penyerahan DIPA, dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara KPPN dengan para KPA sebagai bentuk komitmen untuk bersama-sama menjaga integritas dalam hubungan kemitraan sebagai KPA dan Kuasa BUN dalam rangka pencairan dana APBN.

Mengakhiri acara ini, dilakukan ramah tamah dan jamuan makan siang. Kesempatan ini dimanfaatkan  oleh seluruh jajaran pegawai KPPN Liwa, khususnya Kepala KPPN Liwa untuk mempererat dan meningkatkan  Intimacy dengan seluruh KPA dan undangan yang hadir dan untuk menggali kembali permasalahan satker sebagai salah satu cara bagi KPPN Liwa dalam menerapkan Prinsip “Knowing Your Customer” melalui obrolan ringan namun berkualitas.

Blog Attachment

Leave us a Comment