LANGKAH NYATA MENGAWAL APBN, KPPN LIWA SELENGGARAKAN SOSIALISASI LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2020 & TATACARA PENGISIAN CAPAIAN OUTPUT

Kamis, 23 Januari 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa menyelenggarakan Sosialisasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Urgensi dan Tata Cara Pengisian Capaian Output. Acara yang dilaksanakan di Aula Integritas KPPN Liwa ini diikuti oleh Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara satker mitra kerja KPPN Liwa.

Acara ini diawali dengan pembukaan sekaligus sambutan oleh Dani Ramdani selaku Kepala KPPN Liwa. Dalam sambutannya beliau menyampaikan kebijakan pelaksanaan APBN Tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019. Beliau meminta peserta untuk mencermati arahan Presiden pada Penyerahan DIPA 2020 di Istana Negara. Sesuai dengan arahan presiden, APBN agar segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan kualitas belanja (spending better). Beliau mendorong setiap satker untuk memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas dan mendukung implementasi birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim. Selanjutnya Dani ramdani menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019. Evaluasi pelaksanaan anggaran dititikberatkan pada tiga hal yaitu Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), dan Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah. Capaian IKPA KPPN LIWA yang merupakan konsolidasi dari IKPA satker pada tahun 2019 adalah sebesar 97.24 dimana sama dengan tahun 2018. Beliau menyampaikan apresiasi kepada para mitra kerja yang telah menjaga nilai IKPA dan mendorong untuk meningkatkan capaian IKPA pada tahun 2020. Beliau mengevaluasi kembali indikator-indikator yang dinilai cukup signifikan dah harus diperhatikan oleh para mitra kerja pada tahun anggaran 2020 yaitu pendaftaran kontrak ke KPPN, Penyelesaian SPM Kontraktual, Retur SP2D, dan Ketepatan Waktu LPJ Bendahara. Terdapat reformulasi untuk IKPA tahun 2020 dimana yang sebelumnya ada 12 Indikator menjadi 13 indikator. Indikator tambahan tersebut adalah Konfirmasi Capaian Output yang bertujuan untuk meningkatan kepatuhan  pengisian dan kualitas data Capaian  Output pada Satker. Terkait dengan PPDH, belau mendorong satker untuk dapat merencanakan penarikan dana harian secara tepat untuk dapat mendorong perencanaan kas di pemerintah pusat sehingga menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan. Pada tahun 2020, Halaman III DIPA dirinci menjadi PPDH yang merupakan batas pencairan anggaran satker. Dengan demikian satker dapat terpacu untuk meningkatkan perencanaan dan manajemen sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terencana dan lebih efisisen. Terkait evaluasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Dani Ramdani mengapresiasi satker yang telah melakukan transaksi menggunakan KKP sehingga ikut mendorong program pemerintah untuk pengelolaan kas yang lebih baik.

Acara Dilanjutkan dengan penyampaian materi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 oleh Kepala Seksi PDMS, Sumiyati. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-837/MK.05/2019 tanggal 22 November 2019, ada tiga poin penting yaitu melakukan reviu terhadap DIPA masing-masing., Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran, dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan IKPA. Reviu DIPA untuk diselaraskan dengan Restrukturisasi / perubahan nomenklatur K/L dan Program Kerja Kabinet Indonesia Maju untuk mewujudkan 5 Program Kerja Prioritas Presiden. Dalam rangka perbaikan Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Satker diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Selain itu setiap satker diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi & efektivitas (value for money) dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Bagi satker yang memiliki dana bantuan pemerintah diharapkan dapat mempercepat & meningkatkan ketepatan penyaluran Dana. Untuk meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan IKPA, Satker diharapkan untuk melakukan penyesuaian perencanaan & pelaksanaan anggaran, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Materi dilanjutkan dengan urgensi dan tatacara pengisian capaian output yang disampaikan oleh Kepala Seksi dan Staf Veraki Emmawati dan Dhomas Muhammad Roikhan. Disampaikan bahwa  pengisian dan konfirmasi data capaian output merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden agar APBN fokus dan tepat sasaran. “Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.” Untuk menilai kinerja pelaksanaan APBN di KL diperlukan penyampaian data capaian output yang valid dan akuntabel. Output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat dilihat sejauhmana program dan kegiatan pemerintah mencapai sasaran. Oleh karena itu, KPPN Liwa mendorong seluruh mitra kerja untuk dapat menyampaikan data output yang sesuai dengan kondisi riil dan dengan penjelasan yang lengkap. Satker melakukan pengisian data capaian output melalui aplikasi SAS dan kemudian akan disampaikan ke KPPN pada saat rekonsiliasi laporan keuangan setiap bulan. KPPN akan memonitoring pengisian dan kesesuaian data capaian output satker melalui aplikasi e-rekon. Apabila terdapat output nol atau output anomali KPPN akan melakukan konfirmasi kepada satker ybs untuk dilakukan perbaikan.

Setelah materi utama selesai, dilanjutkan dengan refleksi hari bakti perbendaharaan ke-16 yang dilaksanakan dnegan pembacaan detik-detik berlakunya Undang- Undang Perbendaharaan dan pemutaran video capaian kinerja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan di tahun 2019.

Acara terakhir adalah pemberian penghargaan bagi satker mitra kerja KPPN Liwa yang berprestasi. Pemberian penghargaan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu satker berkinerja terbaik, satker dengan transaksi KKP terbanyak, dan petugas satker terbaik. Satker berkinerja terbaik dinilai berdasarkan beberapa komponen yaitu Nilai IKPA, Kecepatan penyampaian gaji induk, tingkat akurasi PPDh,kecepatan waktu Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara. Untuk satker berkinerja terbaik dibagi menjadi dua subkategori yaitu satker dengan pagu besar (pagu >5m) dan satker dengan pagu kecil (pagu s.d 5m).

 

 

 

Penghargaan Satker berkinerja terbaik untuk Pagu Kecil diberikan kepada:

  1. Pengadilan Negeri Liwa (614883)
  2. Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat (547519)
  3. Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat (418478)

Penghargaan Satker berkinerja terbaik untuk Pagu Besar diberikan kepada:

  1. Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat (547513)
  2. Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat (547514)
  3. Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Barat (552560)

 

Selanjutnya apresiasi kepada satker dengan transaksi Kartu Kredit Pemerintah terbanyak pada tahun 2019 kepada Kejaksaan Negeri Liwa (559932). Apresiasi yang terakhir yaitu kepada petugas satker terbaik yang dinilai dari kontribusi terhadap IKPA, kompetensi, tingkat partisipasi, responsivitas, dan kerapihan busana. Penghargaan petugas satker terbaik diberikan kepada:

  1. Suherman dari Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat
  2. Widya Rahayu dari Pengadilan Negeri Liwa
  3. Arya Kamandanu dari Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Barat

Acara diakhiri dengan foto bersama dan dilanjutkan dengan ramah tamah. (Dhomas MR_Media Center KPPN Liwa)

Blog Attachment

Leave us a Comment