KPPN LIWA SELENGGARAKAN FGD PERSIAPAN IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAN PERSIAPAN IMPLEMENTASI SAKTI TAHUN 2019

Lampung Barat, kppnliwa.org – Kamis, 23 Mei 2019, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dan Persiapan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Acara ini dihadiri oleh Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Mitra Setia KPPN Liwa, serta Perwakilan dari pihak Bank BRI dan BNI. Beberapa perwakilan satuan kerja yang hadir diantaranya, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, M. Mansyur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, M. Suhanda, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, Indra Gunawan, Wakil Kepala Polres Lampung Barat Komisaris Polisi M. Riza, dan Sekretaris KPU Lampung Barat, Munandar. Dalam kesempatan FGD ini, KPPN Liwa juga mengundang pihak perbankan yang menjadi mitra satuan kerja dalam membuka rekening Bendahara Pengeluaran. Hal ini dimaksudkan agar persiapan implementasi KKP dapat dilaksanakan secara konkrit. Perwakilan perbankan yang hadir pada FGD ini antara lain Kepala BNI KCP Afriadi, dan perwakilan BRI KC Liwa, Solihah dan Syafri. Acara ini terutama dimaksudkan guna mendorong kesiapan satker dalam rangka implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam transaksi APBN, serta untuk mengidentifikasi potensi permasalahan penggunaan Kartu Kredit yang akan implementasikan mulai Juli 2019.

Acara yang berlangsung di Aula KPPN Liwa ini dibuka langsung oleh Dani Ramdani selaku Kepala KPPN Liwa. Selain membuka acara dan memberikan sambutan, Dani Ramdani juga secara langsung memberikan materi tentang implementasi Kartu Kredit Pemerintah kepada para peserta yang hadir. Implementasi Kartu Kredit pada Pemerintah sendiri dilatarbelakangi oleh banyaknya idle cash (Kas Menganggur) yang ada pada rekening atupun brankas Bendahara yang sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan penerimaan negara . Selain itu penggunaan Kartu Kredit Pemerintah juga meminimalisir penggunaan uang tunai yang sejalan dengan gerakan non tunai yang dijalankan pemerintah, keamanan dalam transaksi, serta efektifitas dan akuntabilitas belanja negara.
Dani Ramdani dalam paparanya menjalankan secara detil tentang prosedur dan aturan mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah dari mulai jenis-jenis kartu kredit pemerintah, tata cara pembayaran kartu kredit pemerintah, wewenang dan tanggung jawab KPPN dan pejabat satuan kerja dalam penggunaan kartu kredit pemerintah. Jenis kartu kredit pemerintah sendiri terdiri dari kartu kredit untuk perjalanan dinas dan kartu kredit untuk kebutuhan operasional. Kartu kredit sendiri dapat digunalan baik untuk belanja barang maupun belanja modal. Dani ramdani lebih jauh memaparkan bahwa meskipun KKP baru akan diimplementasikan pada bulan Juli 2019, namun Kartu Kredit Pemerintah sendiri telah diimplemantasikan pada satuan kerja yang menjadi pilot projet Kartu Kredit Pemerintah, diantaranya adalah satuan kerja KPPN Liwa. Sampai bulan Maret 2019, secara nasional, nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah telah mencapai 315,77 Miliar. Kartu Kredit Pemerintah sendiri akan menjadi bagian dari Uang Persediaan (UP) yang dimiliki oleh satuan kerja. Diharapkan saat diimplemntasikannya Kartu Kredit Pemerintah pada bulan Juli, sebanyak 40% Uang Persediaan Satuan Kerja yang sebelumnya berbentuk tunai dapat digantikan dengan kartu kredit.

Afriadi dari BNI, dan Soleha dari BRI KC Liwa kemudian menjelaskan mengenai tata cara pengajuan kartu kredit pemerintah ke perbankan dan merchant yang telah menyediakan mesin Electronic Data Capturer (EDC) untuk pengguna kartu kredit. Soleha dari BRI KC Liwa juga menjelaskan mengenai keuntungan yang didapat ketika memiliki Kartu Kredit BRI. KPPN Liwa dan Perbankan juga sepakat untuk terus mendorong penggunaan kartu kredit pada satuan kerja pemerintah. Acara kemudian dilanjutkan dengan dengan sesi tanya jawab tentang Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. Beberapa pertanyaan yang muncul dalam FGD ini antara lain dari M. Mansyur, Kepala Kejaksaan Lambar yang menanyakan tentang aspek perpajakan dalam implementasi KKP, pertanyaan yang lain diajukan oleh Suhanda, Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Barat. Suhanda menayakan tentang mekanisme pelunasan tagihan kartu kredit pemerintah.

Dani Ramdani selaku Kepala KPPN Liwa sekaligus pemateri memberikan tanggapan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para penanya. Untuk aspek perpajakan dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah, saat ini sedang dibahas di internal kementerian keuangan dan diharapkan akan selesai sebelum Kartu Kredit Pemerintah diimplementasikan. Sedangkan untuk pelunasan tagihan kartu kredit, Dani Ramdani menjawab bahwa tagihan Kartu Kredit Pemerintah harus dilunasi setiap bulan, namun saat ini, apabila satker terlambat membayar tagihan tidak dikenakan denda. Pertanyaan lain diajukan oleh Kompol M. Riza, Wakapolres Lampung Barat yakni mengani sanksi apabila satuan kerja tidak mengimplemntasikan. Dani Ramdani kemudian menerangkan bahwa saat ini, dalam peraturan yang mengatur penggunaan Kartu Kredit Pemerintah belum diatur menganai sanksi dimaksud. Namun KPPN Liwa sangat menganjurkan dan mendorong para satuan kerja untuk segera mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah. Acara diskusi berlangsung dalam suasana santai namun tetap serius dalam membahas pokok persoalan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai implementasi aplikasi SAKTI yang dibawakan oleh Wahyu Dwi Anggoro, Pelaksana Seksi Pencairan dana dan Manajemen Satker KPPN Liwa. Dalam paparanya Wahyu Dwi Anggoro mengatakan bahwa Aplikasi SAKTI akan mulai diimplementasikan pada satuan kerja pada akhir tahun 2019 untuk modul admin dan modul penganggaran. Pembahasan kali ini fokus pada sistem keamanan data dalam rangka implementasi SAKTI. Secara detil, Wahyu menjelaskan sistem keamanan data sehubungan dengan implementasi SAKTI, serta membandingkannya dengan aplikasi yang sedang berjalan saat ini. Dengan terselenggaranya acara ini juga diharapkan semakin memantapkan implementasi aplikasi SAKTI yang akan dimulai pada akhir tahun 2019. (muhammad_taufik)

oleh: Media Center KPPN Liwa

Leave us a Comment