KPPN LIWA KEMBALI TEBARKAN PESONA ZI MENUJU WBK

Sebagai unit kerja yang telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB, KPPN Liwa menghadiri undangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi dan Persiapan Pencanangan Menuju Zona Integritas yang dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Juli 2019, bertempat di ruang aula Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat yang dihadiri oleh seluruh pejabat, pegawai, serta para PPNPN Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat.

Acara sosialisasi dibuka oleh Joni Imron, S.Si., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala KPPN Liwa dan Kepala Kejaksaan Negeri Liwa, M.Mansyur, SH,MH. Pada Sesi Pertama Dani Ramdani berbagi pengalaman mengenai pentingnya membangun Zona Integritas pada unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemaparan dimulai dengan mengutip ungkapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengatakan bahwa “ Berani Melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai”. Quote ini menjadi salah satu inspirasi KPPN Liwa dalam membangun Zona Integritas di lingkungan KPPN Liwa. Selanjutnya Dani Ramdani menyampaikan pemahaman mendasar mengenai pengertian Zona Integritas, WBK dan WBBM serta tahapan-tahapan yang dilalui oleh KPPN Liwa mulai dari pencanangan Zona Integritas hingga penilaian akhir yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemahaman mendasar Zona Integritas sangat penting dipahami oleh seluruh elemen unit kerja mulai dari pejabat hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) karena pembangunan Zona Integritas ini harus melibatkan peran serta seluruh elemen pada unit kerja. Untuk membangun Zona Integritas perlu komitmen yang kuat secara bersama-sama antara pimpinan unit kerja beserta seluruh jajarannya dalam melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut Dani Ramdani menjelaskan bahwa Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal selanjutnya adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yakni komponen pengungkit dan komponen hasil. 

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang dapat mewakili program tersebut sehingga dalam menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Kegiatan pembangunan Zona Integritas ini menekankan adanya pendokumentasian seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh unit kerja sebagai komponen pengungkit. Selain itu, peran pimpinan sebagai agen perubahan (change agent) dan sebagai role model atau contoh untuk memberikan teladan bagi seluruh pegawai juga sangat berperan penting. Adanya upaya pembaruan dan peningkatan kualitas layanan serta adanya inovasi-inovasi layanan yang bermanfaat bagi para pengguna layanan serta juga akan menjadi nilai tambah bagi unit organisasi. Dani Ramdani menyampaikan bahwa Reformasi birokrasi sangat penting bagi tiap unit organisasi yang akan melakukan pencanangan karena merupakan langkah awal untuk melakukan penataaan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.Selain itu, peran pimpinan sebagai agen perubahan (change agent) yang memberikan teladan bagi seluruh pegawai juga sangat berperan penting. Pimpinan harus dapat menjadi role model bagi para pegawai lainnya dalam perubahan pola pikir/mindset dan budaya kerja. Untuk memastikan pencanangan Zona Integritas berjalan dengan baik, diperlukan penegakan disiplin dan kode etik kepada seluruh elemen unit kerja untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini tentu sejalan dengan semangat antikorupsi yang sedang digalakkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat.

Pada sesi kedua, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Mansyur,SH,MH juga memberikan edukasi tentang pencegahan korupsi . Dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi diperlukan hal-hal yang harus dilakukan oleh semua pihak, salah satunya adalah penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dewasa ini sudah banyak terdengar sepak terjang dari aparat pemerintah untuk mengurangi timbulnya praktek korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dengan adanya OTT ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi segala pihak yang akan melakukan korupsi. Selain itu, diperlukan edukasi dan kampanye antikorupsi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun budaya antikorupsi. Kegiatan persiapan pencanangan Zona Integritas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat merupakan suatu momentum yang tepat untuk dapat kembali menanamkan pemikiran-pemikiran yang baik serta karakter-karakter antikorupsi pada segenap elemen unit kerja serta upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentu KPPN Liwa juga akan selalu memberikan dukungan, tidak hanya bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, tetapi juga kepada seluruh instansi pemerintahan yang hendak melakukan pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerjanya dalam bentuk sharing session maupun studi banding. Hal ini semata untuk mendukung reformasi birokrasi serta terciptanya tata kelola yang baik pada instansi pemerintah.  (aryo_wicaksono)

oleh: Media Center KPPN Liwa

Blog Attachment

Leave us a Comment