Izin ke Luar Negeri ….. Mudah kok ….

Lampung Barat, kppnliwa.org – Aduh ribet banget ! Itulah keluhan yang sering saya dengar dari beberapa pembicaraan teman-teman yang ingin bepergian ke luar Negeri tentang izin ke luar negeri.

Sebetulnya bagaimana ketentuan mengenai bepergian ke Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil ? baik untuk melaksanakan ibadah maupun sekedar jalan-jalan mencari hiburan/belanja momen tertentu di Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tapi sebelumnya siapa sih yang disebut Pegawai Negeri Sipil ? Sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian apa pengertian perjalanan ke luar negeri yang dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil? Ada 2 perjalanan ke luar negeri :

1. Perjalanan dinas luar negeri

Pengertian perjalanan dinas luar negeri diatur dalam pasal 1 anggka 1 PMK No. PMK 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri , bahwa Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah RI untuk kepentingan dinas/negara. Perjalanan dinas luar negeri berlaku untuk pejabat negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat lainnya , dan pihak lain yang dibenbankan pada APBN, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yaitu selektif (skala prioritas), ketersediaan anggaran (dana), efisien dan efektiv serta transparan dan akuntabel.

Seorang pegawai negeri sipil yang tugas/bepergian ke luar negeri dalam rangka menghadiri undangan seminar, mendampingi pimpinan negara, menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, tugas belajar, magang, pendidikan , melakukan penelitin, pindah menjadi menjadi pegawai di suatu negara, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Mendapat Surat Tugas dari Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk dimana pegawai tersebut bekerja;
2. Mendapat izin berangkat ke luar negeri (exit permit) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian Negara/Lembaga berkenaan;
3. Mengajukan permohonan paspor untuk diri sendiri, suami/istri, anak dan pengikut apabila mengikut sertakan keluarga ;
4. Membawa Surat Perjalanan Dinas sesuai surat tugas yang telah ditetapkan atas beban anggaran Kementerian Negara/Lembaga berkenaan;
5. Membuat rincian perkiraan biaya perjalanan dinas antara lain biaya transportasi, uang harian, uang representasi, biaya asuransi perjalanan dan/atau biaya pemetian dan angkutan jenazah, biaya barang pindahan ;
6. Membuat laporan kegiatan setelah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Atas persetujuan perjalanan dinas ke luar negeri, Menteri/Pimpinan lembaga bertanggungjawab melakukan pengendalian internal agar pelaksanaan dan pembayaran perjalanan dinas tidak mengakibatkan kerugian negara dan bagi pihak-pihak yang secara langsung dan/atau tidak langsung mengakibatkan kerugian negara dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. Penyelesaian atas kerugian negara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perjalanan bukan untuk kepentingan dinas ke luar negeri

Perjalanan bukan dinas ke luar negeri adalah perjalanan yang dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil ke luar negeri untuk kepentingan pribadi (berlibur, menghadiri pernikahan kerabat, rekreasi atau belanja). Bagaimana prosedur perjalanan bukan dinas ke luar negeri bagi seorang Pegawai Negeri Sipil khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ?. Sesuai pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1974 tanggal 5 Maret 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, diatur bahwa Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Pejabat dan istrinya yang akan melakukan perjalanan luar negeri untuk kepentingan pribadi, misalnya dengan mengajukan cuti yang dijalankan di luar negeri wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan prosedur perjalanan luar negeri yang berlaku.

Sesuai pasal 339 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa Hak atas cuti sebagaimana dimaksud Pasal 310 huruf a sampai dengan huruf e yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Siapa Pejabat Pembina Kepegawaian ? Sesuai pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Khusus pada tahun 2012 diatur bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil apabila akan bepergian ke Luar Negeri , sesuai surat Sekretatris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-4666/PB.1/2012 tanggal 30 Mei 2012 hal Izin melakukan perjalanan ke luar negeri tahun 2012 , harus memenuhi ketentuan :
1. Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti tahunan atau cuti karena alasan penting dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri;
2. Mengurus sendiri Paspor dan Visa berkunjung ke suatu negara ;
3. Mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
4. Sebelum menjalankan cuti, yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan up Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan dan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal secara hirarki;
5. Mencantumkan keperluan cuti, tanggal pelaksanaan dan jenis cuti yang digunakan sesuai format yang berlaku;
6. Surat permohonan diajukan sedini mungkin dan sudah diterima di kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya 20 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan ke luar negeri;
7. Untuk pelaksanaan cuti yang dijalankan di luar negeri (kecuali cuti besar untuk keperluan ibadah), surat izin cuti ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama surat izin ke luar negerinya.
8. Khusus untuk peruntukan pejalanan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan menggunakan cuti besar (maksimal 50 hari kalender) dan tidak diperkenankan menggunakan cuti karena alasan penting

Dalam perkembangan guna memberi kemudahan bagi seluruh pejabat/pegawai dalam proses permohonan, persetujuan dan penetapan izin ke luar negeri, telah dikembangkan layanan berbasis tehnologi informasi dalam bentuk aplikasi izin ke luar negeri online sebagai bagian layanan system informasi kesekretariatan Kementerian Keuangan (e-PRiME) sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2018 tanggal 13 April 2018 hal Mekanisme Izin Ke Luar Negeri Secara Online di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dan telah ditidaklanjuti dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 3 Mei 2018 Nomor S-3868/PB.1/2018 hal Mekanisme Izin ke Luar Negeri secara Online di lingkungan DJPb , antara lain sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan ke luar negeri secara online melalui aplikasi e-PRiME pada laman http://hris.e-prime.kemenkeu.go.id.
2. Setiap pegawai wajib memastikan data pribadi sumber daya manusia (kepegawaian) dalam Sistem Informasi Kementerian Keuangan telah mutakhir/update.
3. Pengajuan permohonan izin ke luar negeri secara online paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan.
4. Pengelola izin ke luar negeri adalah pengelola kepegawaian pada masing-masing unit kerja lingkup DJPb.
5. Penerapan izin ke luar negeri dengan aplikasi secara online bagi pejabat/pegawai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Mei 2018 dan mekanisme izin ke luar negeri tidak lagi dilakukan secara manual.

Kemudahan mekanisme izin ini diharapkan tidak ada lagi pejabat/pegawai yang bepergian ke luar negeri yang dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
Syarat tersebut diatas harus dipenuhi, dan menjadi kewajiban bagi atasan/Unit Kepatuhan Internal (UKI P) dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi atau di luar kedinasan untuk melakukan pengawasan. Ini ada kaitannya dengan kode etik dan disiplin pegawai serta kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil antara lain seorang Pegawai ASN :
1. Dilarang menyalahgunakan wewenang;
2. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya dan menurut perintah harus dirahasiakan;
4. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
6. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
7. Dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

Jadi terlepas dari bepergian ke Luar Negeri untuk menghadiri undangan, menjalankan ibadah atau sekedar jalan-jalan di negara tetangga karena letak geografis di perbatasan seorang Pegawai Negeri Sipil harus minta izin ke Pejabat Pembina Kepegawaian secara hirarki.

Bila dilanggar maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku baik dari aturan disiplin pegawai negeri sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, pasal 3 angka 4, pasal 4 angka 3 dan 4, pasal 5, 6 dan 7 ) maupun aturan penegakan disiplin dalam kaitannya dengan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 pasal 7 ayat 1 huruf f). (suparti)

Mari biasakan disiplin !

oleh: Media Center KPPN Liwa

Leave us a Comment