DAMPINGI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, KPPN LIWA KEMBALI GELAR SHARING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEPADA PENGADILAN AGAMA KRUI

.

Sebagai tindak lanjut atas pencanangan Zona Integritas yang telah dilakukan pada tanggal 30 April 2019, Pengadilan Agama Krui melaksanakan kegiatan Sosialisasi Persiapan Pembangunan Zona Integritas yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh jajaran Pengadilan Agama Krui. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Juli 2019 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Krui dengan mengundang KPPN Liwa selaku unit kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2018.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Ibu Nurbaeti, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Krui. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada Kepala KPPN Liwa atas kesediaannya berbagi pengalaman dalam hal pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Materi sosialisasi mengenai pembangunan Zona Integritas sangat penting untuk dipahami oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Krui dalam rangka mensukseskankegiatan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Krui. Sebagaimana diketahui, dengan telah dilakukannya pencanangan Zona Integritas, maka diperlukan pemahaman mendasar bagi seluruh jajaran Pengadilan Agama Krui untuk bersama-sama membangun Zona Integritas pada unit kerjanya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Dani Ramdani selaku Kepala KPPN Liwa yang berbagi pengalaman mengenai pentingnya penerapan Zona Integritas pada unit kerja dalam rangka reformasi birokrasi. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. KPPN Liwa telah memulai proses pencanangan Zona Integritas sejak tahun 2016 dengan berbagai macam proses yang telah dilalui hingga memperoleh predikat Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) pada tahun 2018 kemarin. Tentu dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah serta partisipasi seluruh jajaran unit kerja untuk mensukseskan pembangunan Zona Integritas ini.

Reformasi birokrasi sangat penting bagi tiap unit organisasi yang akan melakukan pencanangan karena merupakan langkah awal untuk melakukan penataaan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Selain itu, peran pimpinan sebagai agen perubahan (change agent) yang memberikan teladan bagi seluruh pegawai juga sangat berperan penting. Pimpinan harus dapat menjadi role model bagi para pegawai lainnya dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perubahan budaya kerja hendaknya dimulai dari masing-masing pimpinan pada setiap unit kerja untuk kemudian diterapkan kepada seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Guna memastikan pencanangan Zona Integritas berjalan dengan baik, maka diperlukan penegakan disiplin dan kode etik kepada seluruh elemen unit kerja untuk mencegah terjadinya korupsi.Seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam rangka pembangunan Zona Integritas sejak dari pencanangan hingga pembangunan Zona Integritas hendaknya dapat terdokumentasikan dengan baik karena merupakan bagian dari Komponen Pengungkit yang akan dinilai oleh Tim Kemenpan RB. Publikasi kepada unit kerja tentang kegiatan pembangunan Zona Integritas juga menjadi salah satu poin penting pada saat penilaian. Dengan adanya publikasi ini diharapkan seluruh pengguna layanan Pengadilan Agama Krui dapat memahami jenis layanan dan inovasi-inovasi layanan yang bermanfaat bagi para pengguna layanan. Publikasi harus dilakukan melalui berbagai media seperti website resmi dan akun jejaring sosial unit kerja serta melalui berbagai media komunikasi lainnya. Di samping itu, informasi layanan unit kerja hendaknya juga harus dipublikasikan di ruang layanan. Setelah seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas didokumentasikan dan dipublikasikan kepada para pengguna layanan, unit kerja juga harus selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan Zona Integritas benar-benar dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran unit kerja.Di samping penilaian komponen pengungkit, pembangunan Zona Integritas juga mensyaratkan adanya penilaian komponen hasil yang berasal dari survei para pengguna layanan untuk menilai persepsi antikorupsi dan persepsi pelayanan publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada para pengguna layanan, diperlukan adanya inovasi-inovasi baru yang dapat mempermudah dan mempersingkat jalannya proses layanan. Inovasi-inovasi yang diciptakan hendaknya melibatkan seluruh jajaran unit kerja karena pembangunan Zona Integritas bukan semata milik pejabat unit kerja, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang dilaksanakan bersama-sama guna mencapai satu tujuan. Lahirnya inovasi-inovasi baru dapat berasal dari berbagai macam cara seperti inisiatif pimpinan yang kemudian dijabarkan oleh para jajarannya (top down) maupun murni usulan dari jajaran unit kerja sebagai bagian dari pemecahan suatu masalah yang sering timbul (bottomup). Inovasi-inovasi yang dilahirkan juga tidak harus inovasi berbasis teknologi informasi. Hal utama dari adanya inovasi tersebut adalah manfaat yang dapat diambil bagi para pengguna layanan. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan dinamis dan menarik karena banyaknya interaksi antara peserta dan narasumber terkait dengan pembangunan Zona Integritas. Hal ini menunjukkan adanya semangat yang besar pada seluruh jajaran unit kerja Pengadilan Agama Krui untuk bersama-sama membangun Zona Integritas. Semangat ini merupakan salah modal yang luar biasa bagi Pengadilan Agama Krui dalam rangka mensukseskan pembangunan Zona Integritas. Tidak henti-hentinya Kepala KPPN Liwa memberikan dukungan dan siap menjadi pusat pembelajaran bagi Pengadilan Agama Krui maupun unit kerja lain di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat yang ingin berbagi pengalaman dan mempelajari tata cara pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada kesempatan yang baik tersebut, Kepala KPPN Liwa juga turut memberikan apresiasi kepada Ketua Pengadilan Agama Krui beserta jajaran atas prestasinya dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran semester I tahun anggaran 2019. Pengadilan Agama Krui memperoleh capaian peringkat kedua satker berkinerja terbaik lingkup KPPN Liwa pada kategori satker dengan pagu kecil. Dengan adanya pemberian apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Agama Krui ke depannya. (aryo_wicaksono)

oleh: Media Center KPPN Liwa

Blog Attachment

Leave us a Comment